7 Jan 2017

POLRES LUMAJANG SOSIALISASIKAN PP 60/2016 tentang tarif PNBP pada POLRI


Lumajang - Terhitung mulai 6 Januari 2017, Pemerintah mulai menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2016 sebagai pengganti PP Nomor 50 tahun 2010. Berdasarkan PP tersebut, aturan mengenai jenis dan tarif kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencakup antara lain penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor.

Juga pengesahan surat tanda coba kendaraan bermotor, penerbitan tanda kendaraan bermotor, serta penerbitan buku kendaraan bermotor (BPKB).

“Aturan baru ini mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010,” ujar Kapolres Lumajang AKBP Raydian Kokrosono, SIK, Sabtu (7/1).

Penetapan tarif baru dalam PP 60 No. 60 tahun 2016, tidak hanya berlaku untuk penerbitan BPKB. Sebab di dalam aturan tersebut juga menerbitkan SIM baru.


Ada beberapa pemahaman yg keliru terhadap Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2016 tentang perubahan tarif PNBP di lingkungan Kepolisian ini, beberapa kalangan mengira mereka harus bayar Pajak dua sampai tiga kali dari yang biasa mereka bayar setiap tahunnya. Terbitnya PP ini tidak lantas membuat masyarakat membayar pajak sebesar dua sampai tiga kalinya dari yang mereka biasa bayarkan tiap tahun. tetapi kenaikan tarif adalah Biaya Administrasi STNK dan TNKB. Untuk lebih jelasnya bisa lihat tabel.(humas)