6 Feb 2017

TERKAIT KASUS HUKUM KADES KLANTING, FORPIMDA GELAR AUDIENSI

Lumajang - Terkait permasalahan kasus hukum yang menimpa Kades Klanting Sri Purwanti. Hari ini Senin (6/2) 2017 sekira pukul 12.30 WIB sesaat setelah dikukuhkan Unit Saber Pungli Kabupaten Lumajang, dilaksanakan Audiensi Forpimda Kabupaten Lumajang dengan Perwakilan Kepala Desa Kabupaten Lumajang di Peringgitan Pendopo Kabupaten Lumajang. 


Audiensi tersebut dipandu langsung oleh Bupati Lumajang yang dihadiri oleh Forpimda Kabupaten Lumajang, Wakil Bupati Lumajang, Waka Polres Lumajang, Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Lumajang, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang beserta 3 anggota, Para Asisten Sekda Kabupaten Lumajang, Inspektur Inspektorat Kabupaten Lumajang, Kepala Badan KesbangPol Kabupaten Lumajang, Plt. Kasat Pol PP, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang dan Perwakilan Kepala Desa. Sedangkan Pejabat Polres Lumajang dihadiri Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, KBO Sat Reskrim dan Kanit Tipikor Sat Reskrim.

Dalam kesempatan tersebut Kapolres Lumajang AKBP Raydian Kokrosono, SIK menyampaikan bahwa Polri mengambil peran melayani masyarakat karena ada pengaduan masyarakat dan penegakan hukum. Kabupaten Lumajang sudah terlambat dari Kabupaten yang lain terkait pengukuhan Satgas Saber Pungli dan Kapolres menyampaikan bahwa di khalayak ramai sudah disampaikan bahwa tidak ada kriminalisasi dalam kasus hukum yang menimpa Kades Klanting. "Terkait masalah tersebut, Polres Lumajang telah melaksanakan beberapa tindakan Kepolisian sebelum di tingkatkan menjadi tersangka" ujar Kapolres. Dengan adanya pengukuhan Satgas Saber Pungli maka kedepan akan lebih tertata kembali dengan koordinasi antar instansi sesuai Tim Saber Pungli Kabupaten Lumajang.

Kepala BPN Kabupaten Lumajang Tonton Sudiyanto, MH menyampaikan bahwa Prona telah ada sejak 1990an dan sampai sekarang sebanayak 18.000 sertifikat. Pra Prona sudah disiapkan BPN terkait Sosialisasi kepada Kepala Desa. Buku Panduan secara tekhnis administrasi sudah diberikan kepada Kepala Desa. Pembayaran Prona saat ini di laksanakan dengan mekanisme transfer ke Bank dan tidak melayani pembayaran tunai.(humas)