7 Agu 2017

POLRES LUMAJANG AMANKAN AKSI DAMAI TOLAK PERMENDIKBUD NOMER 23 TAHUN 2017

Lumajang - Terbitnya  Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang 5 hari kerja di sekolah rupanya tidak dapat diterima oleh sebagian kalangan masyarakat di Kabupaten Lumajang  salah satunya yaitu AMPPI ( Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia) beralamatkan di Jalan Kyai Ghozali Gang Pesantren nomor 73 Kelurahan Rogotrunan Lumajang  akan menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kabupaten Lumajang pada hari Senin (7/8) sekitar pukl 08.00 wib 

KY.Nawawi  M.Pd (45) selaku penanggung jawab aksi damai ini mengatakan "kita semua menghadapi masalah besar di negeri ini yaitu terbitnya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang 5 hari sekolah, hahwa kita semua meyakini pendidikan karakter jauh dan tidak ada hubungannya dengan sekolah 5 hari" ungkap nya saat melaksanakan orasi nya

Add caption
Dalam orasinya ia mewakili AMPPI mempunyai tuntutan yang harus segera dipenuhi yaitu penolakan 5 hari kerja  yang diterapkan di Lumajang  serta tuntutan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Muhadjir Effendy selaku Mendikbud 

Penolakan  Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 juga didukung oleh  Ketua komisi D, Bapak Sugianto yang mewakili anggota DPRD Kabupaten Lumajang ,  yang menyatakan bahwa
"Komisi D kabupaten Lumajang sependapat dan seperjuangan untuk menolak Permendikbud Nomer 23 tahun 2017 dengan harapan agar kondusifitas terjaga dan apa yang kita inginkan serta kita harapkan dapat terlaksana dengan baik"ujarnya 

Dengan beredarnya  surat Bupati Lumajang ke Dinas Pendidikan yang ditujukan kepada Kepala Sekolah se Kabupaten Lumajang diharapkan para Ketua sekolah dapat menunda jalannya kegiatan sekolah 5 hari kerja tersebut, jika tetap diberlakukan , maka Fahrurozi, S.Pd selaku ketua GP Ansor akan melakukan sweeping terhadap sekolah sekolah yang tetap mengadakan kegiatan full day school tersebut, aksi damai berjalan dengan tertib (Humas)