14 Feb 2018

WAKAPOLRES HADIRI DEKLARASI TOLAK DAN LAWAN MONEY POLITIK DAN POLITISASI SARA


Tribratanews Polres Lumajang - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan komitmennya untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Komitmen itu dinyatakan dalam Deklarasi yang disampaikan di Aula Warung Apung Bu Umi, Desa Petahunan, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang, Rabu (14/02/2018) siang. 



Deklarasi dihadiri oleh jajaran Bawaslu Lumajang, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lumajang, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Lumajang, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi dan mahasiswa. Wakapolres Lumajang, Kasdim 0821 Lumajang serta tim sukses pasangan calon

Ada lima poin yang dinyatakan dalam deklarasi. Pertama, mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari politik uang dan politisasi SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Kedua, tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena menciderai integritas penyelenggaraan Pilkada.

Ketiga, mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA.

Keempat, mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan pengawasn Pemilu.

Kelima, tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA.

"Komitmen ini menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilkada," kata Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Kabupaten Lumajang, Akhmad Mujaddid Mambaur Rosyad, S.Pd.I.

Dia mengatakan, deklarasi ini sebagai momentum untuk mengingatkan soal larangan-larangan dalam masa kampanye.

Dikatakan, Bawaslu Lumajang berkomitmen mengawasi dan mengawal semua proses pilkada serentak akan berjalan sesuai aturan.

"Sadar akan politik uang, maka kami lakukan deklarasi untuk menolak politik uang. Semua elemen harus didorong untuk melaksanakan gerakan bersama menolak politik uang dan politisasi sara," katanya.(Humas)